Jakarta – Rasio pajak berubah menjadi salah satu bahasan pada debat calon duta presiden (cawapres) yang digunakan diselenggarakan pada pekan lalu. Menaikkan rasio pajak juga masuk pada visi-misi setiap pasangan calon (paslon) presiden serta duta presiden untuk periode 2024–2029.
Isu ini bermetamorfosis menjadi ramai, ketika cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, bertanya untuk lawannya, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka pada segmen tanya-jawab antar cawapres. “Saya sekarang mempertanyakan ke pada visi serta misi anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan berubah jadi 23 persen. Dalam simulasi kami, nomor itu hampir tak masuk akal,” ujar Mahfud ke DKI Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Jumat, 22 Desember 2023.
Pasalnya, hanya saja paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang digunakan menaruh hitungan tinggi pada kebijakannya di rasio pajak, yakni sebesar 23 persen. Sementara paslon nomor urut 1 serta 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) kemudian Ganjar Pranowo-Mahfud MD, setiap memiliki target rasio pajak maksimal di dalam level 16 persen.
Adapun Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyatakan rasio pajak yang ideal sekitar 15 persen dari PDB. Sementara pada 2022, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,39 persen dari PDB.
Tanpa rasio pajak yang cukup, perkembangan Ekonomi Nasional tidaklah sepenuhnya dapat dikonversikan menjadi penerimaan negara. Akibatnya, kemampuan APBN untuk mendanai konstruksi akan menyusut.
Merespons pertanyaan Mahfud tersebut, Gibran menjawab akan meningkatkan rasio kemudian penerimaan pajak dengan membentuk Badan Penerimaan Pajak (BPN). “Yang namanya meninggal rasio pajak lalu meninggal pajak itu beda. Gimana tindakan meninggikan penerimaan pajak atau meninggikan rasio pajak? Saya sudah ada bilang pada segmen sebelumnya akan membentuk badan penerimaan pajak yang tersebut dikomandoi segera oleh Presiden,” kata Gibran.
Dia menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) nantinya akan dilebur di BPN itu, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait.