Jakarta – Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan 11 panelis untuk debat perdana calon presiden serta delegasi presiden yang dimaksud dijadwalkan berlangsung di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat perdana itu bertemakan pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, lalu kerukunan warga.
Komisioner KPU August Mellaz mengutarakan para panelis itu merupakan sosok yang kompeten di bidangnya. Nama-nama itu disesuaikan dengan tema debat. “Kami sudah ada mendapatkan konfirmasi yang akan bermetamorfosis menjadi panelis untuk debat yang pertama,” kata August ke Kantor KPU, Jakarta, Sabtu, 9 Desember 2023.
Mereka yang tersebut menjadi panelis adalah pakar ilmu urusan politik UGM Mada Sukmajati, pakar imu urusan politik Undana Rudi Rohi, ahli hukum tata negara Undip Lita Tyesta, pakar hukum Univerditas Andalas Khairul Fahmi, pakar hukum tata negara UNS Agus Riewanto, pakar hukum tata negara Unpad Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Universitas Jember Bayu Dwi Anggono.
Tak cuma itu, para panelis itu termasuk mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga Al Makin, dosen Fakultas Bidang Studi Dakwah serta Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Ibukota Gun Gun Heryanto, lalu Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi.
Daftar nama panelis ini sedikit berbeda dari 12 nama usulan awal yang digunakan didapatkan Tempo. Pada daftar usulan itu, nama pengajar Sekolah Tinggi Hukum Nusantara Jentera Bivitri Susanti juga Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama tercantum pada daftar. Sementara itu, nama Al Makin justru tiada ada.
Ketika dimintai konfirmasi perihal 12 nama panelis itu, August Mellaz, bukan membantah tentang nama-nama tersebut. Dia justru bertanya dengan syarat sumber data itu. “Sampeyan itu dapat 12 nama dari mana Mas? Rembukan serupa sumbernya semata Mas,” ujar ia melalui aplikasi mobile perpesanan hari terakhir pekan 8 Desember 2023.
Adapun Ketua KPU Hasyim Asyari hingga berita ini ditulis tidak ada menjawab sambungan telepon lalu merespons arahan yang digunakan dikirimkan ke nomornya.
Bivitri mengaku, ia menolak permintaan KPU berubah menjadi panelis lantaran format debat yang mana serupa dengan Pilpres 2019. “Sudah saya tolak, lantaran waktu saya tanya format debat lalu peran panelis, ternyata masih sebanding persis dengan yang dulu,” ucapnya pada waktu dihubungi, Jumat, 8 Desember 2023.
Ketika menjadi panelis pada debat Pilpres 2019, Bivitri menjelaskan para panelis belaka ditugaskan menyusun pertanyaan. Pertanyaan itu dikasih ke moderator untuk dibacakan dalam depan partisipan debat. “Panelis itu benar-benar enggak ngapa-ngapain. Bahkan tiada dapat memberikan pertanyaan lanjutan. Kami enggak berguna pada hari-H (debat),” ujar dia.
Sementara moderator, ia berujar, tidaklah dapat memberikan pertanyaan selain pertanyaan yang digunakan disetujui capres. “Jadi itu tidak debat. Itu mereka itu cuma bergantian berorasi aja. Moderator enggak boleh follow up pertanyaan, dia baca aja,” ucap dia.
Karena itu, ia berharap KPU perlu memperbaiki mekanisme debat, teristimewa fungsi panelis. “Itu pengalaman saya sebagai panelis di 2019. Kalau dalam 2024, saya benar-benar enggak tahu,” tutur dia. Berdasarkan pengalaman tersebut, Bivitri mengakui bermetamorfosis menjadi panelis itu tidak sesuatu hal penting apabila mekanisme itu tak diubah KPU.
Bivitri berharap pada debat Pilpres 2024, para panelis sanggup mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara mendalam terhadap setiap capres. Dengan fungsi sebagai panelis, kontestan debat itu wajib mendapatkan pertanyaan kritis terhadap komitmen mereka terhadap hukum. Dia menunjukkan perkara uji materi tentang undang-undang batas usia calon presiden dan juga duta presiden 40 tahun dalam Mahkamah Konstitusi.
Menurut Bivitri, pertanyaan kritis terhadap capres-cawapres sangat penting. Tujuannya menguji setiap komitmen paslon. Terutama, kata dia, perilaku paslon terhadap hukum yang merekan tidak ada suka. “Bagaimana ke depan nanti merek mau berperilaku seperti itu terus? Kalau ada hukum yang merek enggak suka, merek ganti-ganti,” ujar dia.
Ketika dimintai konfirmasi, Al Makin mengaku tak mengetahui penunjukannya itu untuk menggantikan Bivitri atau tidak. “Saya dikabari agak awal, setelah itu ditanya kesediaan. Tentang yang mana lain siapa dan juga bagaimana, saya kurang tahu,” katanya ketika dihubungi, Ahad, 10 Desember 2023.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agus Riewanto, menyatakan KPU telah menginformasikan bahwa namanya diusulkan sebagai panelis capres-cawapres. Namun beliau mengemukakan belum mengkaji lebih besar pada tentang fungsi panelis. Namanya masuk sebagai panelis debat pertama, yang tersebut berlangsung 12 Desember 2023.
Agus memaparkan akan menjalankan tugas yang dimaksud dengan baik. Tindakan itu, kata dia, akan dijalankan sesuai porsi serta wewenang yang tersebut diberikan untuk regu panelis. “Tentu saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan kritis tentang penegakkan hukum, HAM, dan juga antikorupsi,” ujar Agus, ketika dihubungi, Jumat, 8 Desember 2023.
Dia menyatakan akan menyesuaikan serta bekerja sebanding dengan panelis lain di menyiapkan pertanyaan terhadap calon presiden juga perwakilan presiden sesuai tugas per individu panelis. Biasanya, kata dia, panelis akan menyepakati beberapa pertanyaan kritis yang menyangkut kepentingan kemudian keperluan penduduk Indonesia.
“Karena ini menyangkut masa depan bangsa kan tergantung jawaban capres-cawapres. Jawaban capres-cawapres itu tergantung bagaimana pasukan panelis itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis,” ucap Agus.
Tim Pemenangan Anies-Muhaimin atau Timnas Amin, Billy David Nerotumilena, membenarkan 12 usulan nama panelis yang mana diterima Tempo. Ia mengungkapkan pasca nama panelis diperoleh regu capres-cawapres, mereka itu akan diberikan waktu untuk memberikan pendapat terhadap KPU. “Sepertinya, korespondensi dulu, kemudian harusnya KPU mengundang sekali lagi rapat koordinasi,” ujar ia pada waktu dihubungi, Jumat, 8 Desember 2023.
Sekretaris Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, enggan mengungkapkan nama-nama yang diusulkan pihaknya bermetamorfosis menjadi panelis untuk Tempo. “Nama-nama itu ya biar saya ungkapkan ke KPU. Bukan untuk media. Wong mintanya dilaporkan ke KPU. Bukan ke media,” ucapnya ketika dihubungi, Kamis, 7 Desember 2023.
Anggota Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Jimmy Yansen, membenarkan ada 12 usulan nama panelis pada debat capres-cawapres. Namun, beliau menyatakan di debat kesatu sampai kelima ada banyak nama yang tersebut diusulkan oleh KPU. “Iya, kami enggak ada permasalahan dengan nama-nama itu,” kata ia melalui sambungan telepon, Jumat, 8 Desember 2023.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengutarakan KPU memberikan kesempatan terhadap ketiga regu capres-cawapres untuk mengusulkan lagi nama-nama panelis. Nama-nama itu paling lambat diterima KPU pada 8 Desember 2023.
“Kami memberikan kesempatan terhadap tiap-tiap kelompok pasangan calon 1, 2, lalu 3 untuk mengusulkan nama-nama grup panelis, yang digunakan harus disampaikan terhadap KPU lagi pada Jumat, 8 Desember 2023,” kata Hasyim, untuk wartawan di dalam kompleks KPU, Rabu, 6 Desember 2023.
Hasyim mengatakan, seseorang panelis berperan merumuskan pertanyaan terhadap ketiga pasangan capres-cawapres pada debat. “Panelis diundang untuk merumuskan, kira-kira dari topik itu atau tema itu, apa pertanyaan-pertanyaan penting atau penting diajukan terhadap masing-masing capres atau cawapres,” katanya.
Artikel ini disadur dari Saat Pakar Menolak Permintaan KPU Jadi Panelis Debat Capres-Cawapres