Jakarta – Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md bergegas mengatur konferensi pers pasca beredar potongan video ucapan capres Prabowo Subianto “ndasmu etik” muncul dalam media sosial X. Sekejap semata video itu berubah menjadi buah bibir. Lima pendukung pasangan nomor urut 3 secara tiba-tiba menyatakan ucapan Menteri Defense itu tak santun.
“Saya tiada tahu apa yang digunakan dikatakan Pak Prabowo mengarah ke siapa. Dia mengutarakan itu pada acara internalnya. Soal ‘ndasmu etik’ itu, buat saya simpel. Kita ingin berpolitik dengan santun, menggunakan bahasa santun,” kata Debuti Area Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, ke Sekretariat TPN, Menteng, Ibukota Indonesia Pusat, Sabtu, 16 Desember 2023.
Juru bicara TTPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, memaparkan video “ndasmu etik” merupakan pernyataan Prabowo bernada ejekan lalu nyinyir masalah etika dan juga pelanggaran etik. “Dan kami mengamati yang digunakan dimaksud perihal etik, adalah pelanggaran etik di dalam Mahkamah Konstitusi. Kita tahu itu muncul pada waktu itu Anwar Usman diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi lantaran ada pelanggaran etik,” tutur dia.
Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengemukakan apa yang tersebut disampaikan Prabowo masalah “ndasmu etik” hanya sekali sekadar candaan. “Pak Prabowo senang bercanda. Itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, seribu persen becanda,” kata Dahnil, melalui aplikasi mobile perpesanan, Sabtu, 16 Desember 2023.
Chico menyimpulkan ucapan Prabowo berkaitan dengan putusan MK tentang batas usia capres-cawapres 40 tahun dengan tambahan frasa “pernah atau sedang menjabat kepala wilayah yang dimaksud dipilih di pemilihan kepala daerah”. Putusan itu berubah menjadi karpet merah buat Gibran dicalonkan sebagai cawapres, pasangan Prabowo.
Pada debat pertama, putusan MK itu menjadi pertanyaan Ganjar lalu Anies Baswedan. Saat itu, Ganjar sempat menanyakan Prabowo perihal tindakan itu, yang mana memberikan jalan lempang buat putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang mana baru berusia 36 tahun, dicalonkan sebagai pasangan Prabowo.
Prabowo tampak tak menjawab pertanyaan Ganjar dan juga Anies secara lengkap. Dia bahkan mengungkapkan bahwa penilaian tim di dalam Koalisi Tanah Air Maju mengutarakan bahwa kebijakan MK, sah.
Debat pertama pada Selasa, 12 Desember 2023, itu dianggap bukan menjawab harapan rakyat perihal adu gagasan tentang acara kerja yang mana harus ditawarkan setiap capres.
Debat pertama dibuka dengan uji gagasan para capres di dalam isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, juga kerukunan warga. Debat perdana itu dijalankan ke pelataran kantor KPU, Menteng, DKI Jakarta Pusat.
Komisi Pemilihan Umum menetapkan format debat dimulai dengan pemaparan kegiatan kemudian visi misi setiap kandidat pemilihan presiden atau Pilpres 2024, selama 4 menit. Diikuti dengan capres menjawab pertanyaan panelis yang dimaksud dibacakan oleh dua moderator selama 2 menit. Selanjutnya setiap capres diberikan waktu 1 menit untuk mengajukan pertanyaan terhadap lawan debatnya, juga dua pertanyaan itu harus dijawab ringkas di 2 menit.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari, memaparkan format debat pertama itu tak akan berubah. Lama itu masih berlaku pada empat debat berikutnya. “Terus berulang seperti itu,” kata Hasym untuk wartawan, Senin, 11 Desember lalu. Adapun panelis punya fungsi tersendiri. KPU memberikan tugas terhadap para panelis untuk menyusun pertanyaan.
Menurut Hasyim, panelis tak dibolehkan mengajukan pertanyaan selain pertanyaan yang digunakan telah disiapkan para panelis dalam awal. Dua moderator yang memandu forum debat itu tiada diberi keleluasaan untuk bertanya, selain pertanyaan yang mana telah disiapkan. “Yang dikasih bertanya malah calon, tidak moderator. Kesempatannya secara langsung moderator,” ucap dia.
Komisioner KPU, August Mellaz, mengemukakan ada beberapa catatan yang mana diterima pelaksana pemilihan itu pada waktu mengatur rapat evaluasi sama-sama kelompok dari ketiga pasangan calon. Misalnya, keterbatasan itu seperti posisi debat sempit, gangguan jiwa penyiaran, juga pencahayaan pada areana debat. Dia memaparkan kekurangan itu yang akan diperbaiki pada debat berikutnya.
KPU berencana menyelenggarakan debat calon delegasi presiden pada hotel. “Nah untuk debat kedua, ketiga, keempat, kemudian kelima problem-problem semacam itu mampu dikurangi lantaran debat tidak ada dilaksanakan di kantor KPU,” ujar dia, pada Kamis, 14 Desember lalu. “Setiap selesai debat, kami akan melakukan evaluasi semacam ini. Termasuk yang tersebut sifatnya lebih besar teknis.”
Namun Wakil Ketua Divisi Teknis Penyeleggaraan KPU itu bukan menjelaskan detail perihal durasi capres memberikan pertanyaan serta menjawab. August tidaklah berniat menambah fungsi panelis dari perumus pertanyaan berubah jadi penduduk yang bergabung bertanya. “Gini, itu kaitannya dengan alur kemudian format. Dari awal kebijakan kita sampai debat pertama, peran panelis ke sana (menyusun pertanyaan). Teman-teman dapat lihat, apakah debat kemarin menyita perhatian kemudian interaktif atau tidak.”
Dia memaparkan debat pertama itu menawan lantaran disiapkan segmen khusus untuk setiap capres bisa saja bertanya ke paslon lain. Dia tak berkomentar perihal kritik yang mana menyatakan pertanyaan para panelis tidak ada menukik pada pokok permasalahan. “Kalau kami mengamati pertanyaan-pertanyaannya sangat baik,” tutur dia.
Sejak awal kualitas debat capres mulai diragukan banyak orang. Harapan debat Pilpres 2024 ini sanggup bergeser dari tabiat debat 2019, itu tak terjadi. Perubahan format debat, seperti fungsi panelis diberi keleluasaan bertanya terpencil panggang dari api. Kewenangan panelis semata-mata bermetamorfosis menjadi perumus pertanyaan.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti pertama kali pesimistis bahwa debat capres yang digunakan berlangsung pada 12 Desember lalu, bisa saja memunculkan debat yang benar-benar mengeksplorasi secara mendalam perihal inisiatif kerja kandidat, lalu penguasaan capres terhadap isu yang tersebut sudah ada dirumuskan di visi misi, yang berubah menjadi material informasi untuk masyarakat.
Saat namanya masuk daftar panelis, Bivitri memutuskan menolak permintaan KPU tersebut. Saat itu, Bivitri sempat bertanya terhadap anak buah Hasyim perihal fungsi panelis. Jawaban yang digunakan beliau terima, fungsi panelis masih identik seperti debat 2019, menyusun pertanyaan. Dia memang benar salah satu panelis pada Pilpres 2019. Ketika itu lawan Jokowi adalah Prabowo.
“Kalau misalnya masyarakat meninjau debat 2019 itu kurang berbobot, ya debat tahun 2024 ini akan sama,” kata Bivitri pada waktu dihubungi pada Ahad, 10 Desember lalu. Menurut dia, panelis hanya saja memberikan pertanyaan untuk moderator dan juga pemandu debat itu yang dimaksud akan membacakannya terhadap partisipan debat.
“Follow up questions itu enggak boleh,” kata dia. “Jadi benar-benar bukanlah kayak debat. Tapi seperti orasi bergantian.”
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, itu menjelaskan bahwa format semacam itu bukan bisa jadi dinamakan debat. Tak ada kesempatan bagi panelis bertanya lalu menggali pengetahuan capres lewat pertanyaan lanjutan. “Yang seperti itu, menurut saya, tidak debat. Karena kami tidaklah dibolehkan bertanya sampai pertanyaan itu benar-benar terjawab,” ujar dia.
Menurut dia, seharusnya panelis mendapat porsi bertanya. Jika panelis dianggap sebagai pendatang dengan memiliki latar belakang keilmuan yang dimaksud cukup, seharusnya ia diberi kesempatan mengulik jawaban capres yang sudah ada diumbar ke umum itu. “Tapi ini enggak, pertanyaan itu hanya saja dibaca oleh moderator terkenal, juga seperti time keeper aja. Nah, menurut saya itu enggak menarik,” ucap Bivitri.
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengemukakan pada debat capres pertama, para kandidat belum berhasil menyampaikan urusan politik gagasan kemudian kegiatan kerja yang digunakan konkret.
“Semua itu masih sebatas abstraksi saja. Mungkin dikarenakan dipengaruhi beberapa faktor, seperti pertanyaan tidaklah terlalu menukik,” kata Neni, ketika dimintai pendapat perihal debat capres pertama, melalui sambungan telepon pada Jumat, 15 Desember lalu.
Menurut pengamatan dia, pertanyaan pada debat bukan menyentuh akar permasalahan serta substansi masalah. Kemudian, tuturnya, waktu debat masih sangat singkat. Sehingga debat cenderung monolog. “Kalau disiapkan dengan baik, sebetulnya debat ini bisa jadi memberikan insentif elektoral,” ujar Neni. Efek elektoral itu dapat datang dari undecided voters serta swing voters yang digunakan masih tinggi.
Neni juga menyoroti adanya sentimen negatif yang mana menguat ke ruang debat. Sentimen antarpasangan calon itu muncul dikarenakan dipengaruhi oleh waktu debat yang dimaksud sangat singkat. “Tampak kita lihat saling serang, saling sindir, saling mengejek,” tutur dia.
Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, mengemukakan panelis debat belaka menyiapkan pertanyaan untuk calon presiden juga duta presiden. Menurut salah satu panelis ini, pada debat, panelis tidak ada dapat mengajukan pertanyaan pendalaman dari jawaban paslon. Dia menyatakan itu telah berubah menjadi dasar desain debat capres.
“Jadi tiada ada ruang bagi moderator, apalagi panelis yang tersebut tidak ada didesain tampil di dalam panggung mengejar jawaban paslon,” kata beliau melalui instruksi WhatsApp pada Ahad, 10 Desember 2023.
Artikel ini disadur dari Pura-pura Debat Pilpres 2024